Pemerintah lindungi e-commerce dengan Safe Harbour Policy

Para pelaku bisnis e-commerce (elektronik dagang) bisa sedikit lega.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah merilis surat edaran Safe Harbor Policy untuk melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna platform jual beli daring dari tuntutan hukum.

Salah satu poin dalam Safe Harbor Policy di Bagian II.B.2 menyebutkan, adanya perlindungan hukum bagi penyedia, pedagang, dan pengguna platform toko daring.

Kebijakan ini akan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang.

Sementara, pengguna berkewajiban untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar terhadap syarat dan kontrak produk yang dijualnya.

Dalam hal penindakan, Kominfo akan bekerjasama dengan unit kejahatan siber kepolisian untuk melacak dan menindak pengguna platform yang menjual produk terlarang.

Untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, Kominfo akan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Safe Harbour Policy merupakan sistem yang pertama kali muncul di Amerika Serikat (AS) pada 1998. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk untuk mencegah platform e-dagang di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan data penggunanya kepada pihak ketiga.

Secara garis besar, konsep kebijakan ini juga mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya. Jadi, kesaalahan produk bukanlah tanggung jawab platform e-dagang melainkan pemilik produknya.

Di Indonesia, kebijakan ini memang baru tertuang dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdaganngan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk User Generated Content (UGC).

Kebijakan ini mirip dengan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA yang berlaku di AS pada 1996. DMCA akan mengkriminalisasi gerak produksi dan penggunaan teknologi, pelayanan, dan gawai yang dengan sengaja membatasi akses kepada karya hak cipta.

Meski masih berupa surat edaran, Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan agar kebijakan ini bisa dijadikan Peraturan Menteri (PM) secepatnya.

“Era internet ini sangat cepat dan dinamis, karenanya sebelum kebijakan ini menjadi peraturan, prosesnya akan dilakukan secara bertahap,” tegas Rudiantara dalam Liputan6.com.

Dengan regulasi tersebut, Rudiantara optimistis dapat menarik investor lebih banyak untuk berinvestasi di Indonesia. Karena, dengan adanya kebijakan ini, maka investor akan mendapat lebih banyak kemudahan, terutama kepada struktur klasifikasi dan administrasi.

Lewat kebijakan ini, para pelaku –e-dagang bisa lebih fokus kepada mengembangkan bisnisnya, ketimbang menanggapi laporan negatif dari produk yang dijajakan lewat market place mereka.

Namun kebijakan ini juga bisa menjadi langkah perlindungan terhadap konsumen juga.

Sebelumnya Asosiasi eCommerce Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan aturan yang lebih spesifik pada industri yang memiliki potensi luas ini.

Ketua Umum idEA, Aulia Marinto dalam VIVA menyebut, regulasi diperlukan untuk pertumbuhan e-dagang di Indonesia dapat diakselerasi. Sebab, Indonesia sudah tertinggal satu dekade lebih jauh dibanding e-dagang asing.

“Dia (situs asing) enggak ada di sini, tetapi ada situs-situsnya yang tidak terjangkau oleh kita. Kalau kita tidak buat fondasi untuk bisa akselerasi itu disayangkan,” tutur Aulia.

Perlu diingat, pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Kemendag) telah menargetkan transaksi e-commerce terus bertumbuh hingga pada 2020, dapat mencapai nilai transaksi sebesar USD130 miliar, atau setara dengan Rp1,73 triliun (kurs Rp13.300).

LEAVE A REPLY